Revolusi Teknologi KOMUNIKASI Dan Teknologi Informasi telah melahirkan teknologi tinggi KOMUNIKASI Dan Informasi atau dikenal Mencari Google Artikel singkatan ICT. Keuntungan Yang ditawarkan ICT sudah BANYAK dipraktekkan dalam Administrasi Pembangunan Dan pelayanan pemerintahan. Salah Satu Cara Yang ditempuh dalam Aplikasi ICT dalam mekanisme birokrasi pemerintahan adalah penerapan Canada produksi elektronik Pemerintah (e-Government). Di Indonesia telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government. Mencari Google Artikel diberlakukannya Inpres tersebut Maka semakin BANYAK Daerah Yang mempunyai kekuatan Dan Payung hukum tersebut untuk berkiprah dalam Checklists Memverifikasi Daftar nama e-Government.
Perkembangan Teknologi Informasi Dan KOMUNIKASI secara Umum dianggap dapat membantu mempermudah Dan KOMUNIKASI, Baik dalam suatu Kelompok, Organisasi maupun individu. Terlepas positif atau negatif bahasa Dari Yang Akan Menyelidiki dicapai, keberadaan Information Communication Technology (ICT) 'memudahkan' dianggap lebih mereka, para pengguna, dalam mencapai Menyelidiki Yang diinginkan. Namun pemanfaatan ICT Yang teramati di Indonesia, ternyata BANYAK KASUS Yang mengalami kegagalan. Dalam artian bahwa Menyelidiki Dan fungsi e-Government hanyalah sebatas sebagai penyedia program AKSES Informasi kepada Publik sedangkan fungsi Dan hakekatnya terabaikan. Disamping ITU Timbul fenomena "band-wagon", dimana pemanfaatan Inovasi Teknologi Informasi Canada produksi e-Government hanyalah untuk mengikuti trend Daerah Lain.
Penelitian Suami dimaksudkan untuk menggambarkan KESESUAIAN penerapan konsep e-government; ketidaksesuaian konsep dalam mewujudkan suksesnya KOMUNIKASI Organisasi pemerintahan; Dan persoalan-persoalan Yang Akan dihadapi berdasarkan Aspek therapy terapi KOMUNIKASI Organisasi sebagai salat Satu faktor Yang menentukan dalam melahirkan Informasi. Pembangunan e-Government di Kota Cimahi Mencari Google Artikel Baru pengambilan studi menjabarkan KASUS PADA Kantor Kepegawaian Daerah dijadikan sebagai objek penelitian. Metoda Yang dilakukan dalam penelitian adalah metoda deskriptif Suami Yang sewa yang pajaknya kualitatif.
Berdasarkan Hasil analisis diperoleh bahwa menipis penerapan e-Government di Kota Cimahi Masih sewa yang pajaknya mempublikasikan Dan perencanaannya sewa yang pajaknya bawah ke atas. Sedangkan mengenai konsep e-Government Masih ITU sendiri menunjukkan adanya kesenjangan Mencari Google Artikel fungsi hakiki bahasa Dari konsep e-Government. Walaupun secara kelembagaan Belum Siap, tetapi bahasa Dari filtration penyaringan SDM menunjukkan kecenderungan kesiapan untuk berpartisipasi. Namun Realitas Pola Dan Jaringan KOMUNIKASI Yang ADA, Masih Belum dapat memberikan Ruang * Bagi pengembangan e-Government.
Deskripsi Alternatif:
Revolusi di bidang Teknologi informasi dan komunikasi telah menghasilkan informasi dan komunikasi teknologi tinggi yang dikenal sebagai ICT. Penerapan ICT sudah banyak dipraktekkan dalam administrasi pembangunan dan pelayanan pemerintah. Pelaksanaan pemerintahan elektronik (e-Government) dalam proses pemerintahan birokrasi adalah salah satu contoh aplikasi ICT. Di Indonesia, Instruksi Presiden No 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government telah dirilis. Dengan memberlakukan undang-undang ini, pemerintah daerah memiliki lebih kekuatan hukum dalam menerapkan e-government.
Secara umum, kemajuan ICT dapat membantu dan membuat komunikasi di masyarakat, organisasi, dan lebih mudah banyak individu. Meskipun tujuannya positif atau negatif, ICT dianggap membuat penggunanya jauh lebih sederhana dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam banyak kasus implementasi e-Government dengan menggunakan TIK di Indonesia telah gagal. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan dan fungsi e-Government hanyalah sebatas sebagai penyedia akses informasi kepada publik sedangkan fungsi dan hakekatnya terabaikan. Selanjutnya, "band wagon" fenomena telah datang, dimana pemanfaatan inovasi teknologi informasi melalui e-Government di beberapa pemerintah daerah hanyalah kecenderungan untuk mengikuti orang lain.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan kesesuaian penerapan konsep e-government; perbedaan konsep dalam mewujudkan suksesnya komunikasi organisasi pemerintahan; dan masalah yang akan dihadapi berdasarkan aspek perilaku komunikasi organisasi sebagai faktor penting dalam menghasilkan informasi. Subjek dari studi kasus adalah, Pengembangan e-government di Kota Cimahi di Kantor Pelayanan Sipil Daerah, dan metode deskriptif dan kualitatif yang digunakan.
Berdasarkan analisis, dapat disimpulkan bahwa implementasi e-Government di Kota Cimahi masih bersifat publish dan perencanaannya bersifat bottom up. Ada kesenjangan antara fungsi penting dari e-government dan implementasi itu sendiri. Meskipun Kota Cimahi belum siap secara kelembagaan, tetapi sumber daya manusia indikator menunjukkan kesiapannya untuk berpartisipasi. Pola komunikasi terbaru yang tersedia dan jaringan tidak cukup memberikan dukungan untuk pengembangan e-Government di Kota Cimahi.
Implementasi Dan pengembangan e-Government Pemerintahan Daerah PADA:
Pembangunan suatu Daerah MEDIA NUSANTARA Akan BERHASIL Baik Tanpa dukungan Serta Partisipasi Aktif masyarakatnya, terlebih di era otonomi Daerah Tenggaraharja Komisaris Suami diperlukan Strategi Yang tepat untuk menjawab tantangan globalisasi Dan persaingan Bebas.E-Government sebagai suatu konsep Yang dapat menjembatani hubungan ANTARA pemerintahan Mencari Google Artikel masyarakatnya, Mencari Google Artikel Baru pelaku Bisnis, industri atau Sesama pemerintahan.Adapun definisi bahasa Dari e-Government ITU sendiri dapat beragam dikarenakan skenario implementasinya dapat berbeda PADA terkait masih berlangsung Negara. Namun demikian e-Government sebagai suatu konsep memiliki jawab Page-jawab Page Tertimbang Yang universal. Inti bahasa Dari pengertian e-government dapat diartikan sebagai suatu penggunaan Teknologi Informasi sebagai Sarana Informasi Dan KOMUNIKASI * Bagi hubungan ANTARA Warga Masyarakat Dan pemerintahannya.
Perkembangan Teknologi Informasi Dan KOMUNIKASI secara Umum dianggap dapat membantu mempermudah Dan KOMUNIKASI, Baik dalam suatu Kelompok, Organisasi maupun individu. Terlepas positif atau negatif bahasa Dari Yang Akan Menyelidiki dicapai, keberadaan Information Communication Technology (ICT) 'memudahkan' dianggap lebih mereka, para pengguna, dalam mencapai Menyelidiki Yang diinginkan. Namun pemanfaatan ICT Yang teramati di Indonesia, ternyata BANYAK KASUS Yang mengalami kegagalan. Dalam artian bahwa Menyelidiki Dan fungsi e-Government hanyalah sebatas sebagai penyedia program AKSES Informasi kepada Publik sedangkan fungsi Dan hakekatnya terabaikan. Disamping ITU Timbul fenomena "band-wagon", dimana pemanfaatan Inovasi Teknologi Informasi Canada produksi e-Government hanyalah untuk mengikuti trend Daerah Lain.
Penelitian Suami dimaksudkan untuk menggambarkan KESESUAIAN penerapan konsep e-government; ketidaksesuaian konsep dalam mewujudkan suksesnya KOMUNIKASI Organisasi pemerintahan; Dan persoalan-persoalan Yang Akan dihadapi berdasarkan Aspek therapy terapi KOMUNIKASI Organisasi sebagai salat Satu faktor Yang menentukan dalam melahirkan Informasi. Pembangunan e-Government di Kota Cimahi Mencari Google Artikel Baru pengambilan studi menjabarkan KASUS PADA Kantor Kepegawaian Daerah dijadikan sebagai objek penelitian. Metoda Yang dilakukan dalam penelitian adalah metoda deskriptif Suami Yang sewa yang pajaknya kualitatif.
Berdasarkan Hasil analisis diperoleh bahwa menipis penerapan e-Government di Kota Cimahi Masih sewa yang pajaknya mempublikasikan Dan perencanaannya sewa yang pajaknya bawah ke atas. Sedangkan mengenai konsep e-Government Masih ITU sendiri menunjukkan adanya kesenjangan Mencari Google Artikel fungsi hakiki bahasa Dari konsep e-Government. Walaupun secara kelembagaan Belum Siap, tetapi bahasa Dari filtration penyaringan SDM menunjukkan kecenderungan kesiapan untuk berpartisipasi. Namun Realitas Pola Dan Jaringan KOMUNIKASI Yang ADA, Masih Belum dapat memberikan Ruang * Bagi pengembangan e-Government.
Deskripsi Alternatif:
Revolusi di bidang Teknologi informasi dan komunikasi telah menghasilkan informasi dan komunikasi teknologi tinggi yang dikenal sebagai ICT. Penerapan ICT sudah banyak dipraktekkan dalam administrasi pembangunan dan pelayanan pemerintah. Pelaksanaan pemerintahan elektronik (e-Government) dalam proses pemerintahan birokrasi adalah salah satu contoh aplikasi ICT. Di Indonesia, Instruksi Presiden No 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government telah dirilis. Dengan memberlakukan undang-undang ini, pemerintah daerah memiliki lebih kekuatan hukum dalam menerapkan e-government.
Secara umum, kemajuan ICT dapat membantu dan membuat komunikasi di masyarakat, organisasi, dan lebih mudah banyak individu. Meskipun tujuannya positif atau negatif, ICT dianggap membuat penggunanya jauh lebih sederhana dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam banyak kasus implementasi e-Government dengan menggunakan TIK di Indonesia telah gagal. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan dan fungsi e-Government hanyalah sebatas sebagai penyedia akses informasi kepada publik sedangkan fungsi dan hakekatnya terabaikan. Selanjutnya, "band wagon" fenomena telah datang, dimana pemanfaatan inovasi teknologi informasi melalui e-Government di beberapa pemerintah daerah hanyalah kecenderungan untuk mengikuti orang lain.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan kesesuaian penerapan konsep e-government; perbedaan konsep dalam mewujudkan suksesnya komunikasi organisasi pemerintahan; dan masalah yang akan dihadapi berdasarkan aspek perilaku komunikasi organisasi sebagai faktor penting dalam menghasilkan informasi. Subjek dari studi kasus adalah, Pengembangan e-government di Kota Cimahi di Kantor Pelayanan Sipil Daerah, dan metode deskriptif dan kualitatif yang digunakan.
Berdasarkan analisis, dapat disimpulkan bahwa implementasi e-Government di Kota Cimahi masih bersifat publish dan perencanaannya bersifat bottom up. Ada kesenjangan antara fungsi penting dari e-government dan implementasi itu sendiri. Meskipun Kota Cimahi belum siap secara kelembagaan, tetapi sumber daya manusia indikator menunjukkan kesiapannya untuk berpartisipasi. Pola komunikasi terbaru yang tersedia dan jaringan tidak cukup memberikan dukungan untuk pengembangan e-Government di Kota Cimahi.
Implementasi Dan pengembangan e-Government Pemerintahan Daerah PADA:
Pembangunan suatu Daerah MEDIA NUSANTARA Akan BERHASIL Baik Tanpa dukungan Serta Partisipasi Aktif masyarakatnya, terlebih di era otonomi Daerah Tenggaraharja Komisaris Suami diperlukan Strategi Yang tepat untuk menjawab tantangan globalisasi Dan persaingan Bebas.E-Government sebagai suatu konsep Yang dapat menjembatani hubungan ANTARA pemerintahan Mencari Google Artikel masyarakatnya, Mencari Google Artikel Baru pelaku Bisnis, industri atau Sesama pemerintahan.Adapun definisi bahasa Dari e-Government ITU sendiri dapat beragam dikarenakan skenario implementasinya dapat berbeda PADA terkait masih berlangsung Negara. Namun demikian e-Government sebagai suatu konsep memiliki jawab Page-jawab Page Tertimbang Yang universal. Inti bahasa Dari pengertian e-government dapat diartikan sebagai suatu penggunaan Teknologi Informasi sebagai Sarana Informasi Dan KOMUNIKASI * Bagi hubungan ANTARA Warga Masyarakat Dan pemerintahannya.
Aplikasi e-government
1. Pelayanan KTP Online
Saat ini hampir semua pemerintahan daerah di Indonesia sudah mempunyai website, dengan isi informasi umum seperti struktur organisasi, visi dan misi, alamat pejabat-pejabat, informasi pariwisata, pendidikan dan sebgaianya. Pemrosesan Pembuatan KTP secara online via Internet ini dipandang perlu dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Diharapkan aplikasi ini dapat bermanfaat untuk meningkatkan efisiensi waktu, mengatasi prosedur manual yang tidak praktis, dan sebagainya.
Pelayanan KTP Online adalah sebuah aplikasi untuk pembuatan Kartu Tanda Penduduk secara online baik bagi yang akan membuat KTP baru maupun yang akan melakukan perpanjangan. Dengan Aplikasi ini pemohon KTP dapat melakukan peromohonanya secra langsung, dengan mengklik menu yang tersedia pada website.
Aplikasi Pelayanan KTP online ini mempunyai beberapa tugas sebagai berikut:
· Menyimpan biodata Penduduk
· Menyimpan data Kecamatan
· Menyimpan data permohonan
· Menyimpan data masa berlaku
2. Pelayanan Izin Gangguan(HO) Online
Aplikasi pelayanan masyarakat ini untuk pengurusan izin gangguan bagi yang akan menjalankan sebuah usaha ataupun untuk perpanjangan bagi usaha yang sudah memiliki izin usaha yang telah habis masa berlakunya. Pada Aplikasi ini masyarakat yang akan memohon izin gangguan (HO) tinggal memilih layanan yang diinginkan, izin gangguan untuk usaha baru atau perepanjangan izin gangguan lama.
Dengan Aplikasi ini setiap pemohon dapata mengajukan permohonan dan mengisi formulir permohonan kapanpun dan dimana pun, selagi masih terhubung dengan internet. Dengan begitu, pemohon tidak perlu mewakilkan ke orang lain untuk pengurusan izin ini
Metodologi Penulisan
Metodologi Penulisan yang dipakai penulis adalah:
- Menggunakan literatur yang berhubungan dengan konsep dan perancangan e-government.
- Mengadakan dialog dengan pihak yang berhubungan dengan penerapan e-government untuk mendapatkan strategi-strategi yang sesuai dalam…..
- Membuat Aplikasi e-government dengan software PHP danm MySQL
Tidak ada komentar:
Posting Komentar