V. ELEKTRONIK KOMERSIL DAN BISNIS

PENGENALAN E-COMMERCE

E-commerce merupakan extension dari commerce dengan mengeksploitasi
media elektronik. Meskipun penggunaan media elektronik ini belum dimengerti,
akan tetapi desakan bisnis menyebabkan para pelaku bisnis mau tidak mau harus
menggunakan media elektronik ini.Menurut Organization for Economic Cooperation and Development
(OECD): e-commerce adalah transaksi berdasarkan proses dan transmisi data secara
elektronik. Asosiasi di bidang perdagangan global (Alliance for Global Business)
memberikan pengertian e-commerce sebagai keseluruhan transaksi yang melibatkan
transfer informasi, produk, jasa atau pembayaran melalui jaringan elektronik sebagai
media (Suherman, 2002 dalam Kamelo, 2005). Sebenarnya tidak ada definisi yang
baku tentang e-commerce (electronic commerce), akan tetapi secara sederhana ecommerce
merupakan transaksi komersial antara pihak-pihak yang dilakukan secara
elektronik (Ding, 1999). Tidak bisa dipungkiri lagi, E-commerce telah mengubah paradigma proses
pengembangan, pemasaran, penjualan, pemesanan, pengiriman, pelayanan, dan
pembayaran dan sebagainya. Pendekatan pemasaran produk dan jasa berganti dari
off-line menjadi menjadi on-line dan lebih interaktif. Keberadaan transaksi
elektronik secara on-line dengan internet ini kemudian melahirkan komunikasi
global antar para pelaku bisnis secara virtual.

ARSITEKTUR E-COMMERCE

Dalam berbagai teori manajemen dikatakan bahwa skenario pengembangan teknologi informasi harus sejalan dengan strategi bisnis perusahaan. Sejalan dalam arti kata bahwa dalam tataran strategis dan aktivitas operasional, pengembangan teknologi informasi semacam E-Commerce harus berada dalam kerangka arsitektur bisnis perusahaan. Eberhardt Rechtin mendefinisikan arsitektur bisnis perusahaan sebagai penggabungan antara tiga komponen besar, yaitu: organisasi, proses, dan teknologi. Untuk sebuah perusahaan berskala kecil, arsitektur bisnis yang ada sangatlah sederhana, sehingga tidak perlu dilakukan usaha khusus untuk mendefinisikan dan memahaminya. Hal ini sangat berbeda dengan perusahaan-perusahaan berskala menengah dan besar, dimana hubungan antara satu komponen dengan komponen lainnya telah sedemikian rumit, sehingga sangat sulit untuk melakukan pemahaman terhadap arsitektur bisnis perusahaan tanpa adanya pegangan yang jelas dan akurat. Kompleksitas arsitektur bisnis semakin bertambah tinggi sejalan dengan cepatnya perubahan yang terjadi di dalam perusahaan sebagai jawaban atas dinamika lingkungan bisnis yang sedemikian cepat berubah. Cepatnya perkembangan bisnis dan perubahan yang terjadi memaksa perusahaan untuk menyusun strategi implementasi E-Commerce-nya agar tidak terjadi suatu pengembangan sistem yang “tambal sulam” dan membahayakan perusahaan. Suatu pendekatan baru dalam memahami konsep pengembangan E-Commerce yang sejalan dengan kebutuhan bisnis yang selalu berubah secara cepat dari waktu ke waktu harus dikuasi oleh manajemen perusahaan (Fingar, 2000). Gambar berikut memperlihatkan bagaimana konsep pengembangan E-Commerce yang sejalan dengan kerangka strategis perusahaan.

E-Commerce Business Strategy
Memahami keberadaan E-Commerce dalam kerangka bisnis perusahaan bukanlah merupakan suatu hal yang mudah. Vince Barabba dari General Motors mengatakan bahwa diperlukan suatu kemampuan berfikir secara lateral (outside the box) untuk dapat memahami karakteristik dan peluang-peluang bisnis yang ditawarkan oleh E-Commerce.

Technology Infrastructure
Pada akhirnya pendekatan pengembangan sistem E-Commerce yang adaptif dengan perubahan, yaitu dengan menggunakan paradigma komponen bisnis objek, hanya dapat dilakukan jika perusahaan memiliki infrastruktur teknologi informasi yang sesuai dengan sifat-sifat pengembangan komponen-komponen objek bisnis tersebut. Dengan kata lain, perusahaan harus memiliki desain cetak biru pengembangan teknologi informasi (data, proses, dan teknologi) yang menekankan pada implementasi sistem berbasis objek. Perusahaan-perusahaan yang masih menggunakan metoda pengembangan sistem dengan teori-teori lama harus mulai memikirkan untuk melakukan migrasi ke sistem yang baru. Aset-aset teknologi kuno, baik perangkat keras maupun perangkat lunak, harus mulai diganti dengan tipe teknologi baru untuk menjawab tantangan bisnis yang ada

TANTANGAN DAN HAMBATAN

Internet Bust!

• Tahun 1999 – 2000 bisnis “DOTCOM” menggelembung (bubble)
• Banyak model bisnis yang belum terbukti namun ramai-ramai diluncurkan. Akhirnya hancur dengan matinya banyak perusahaan dotcom
• Pengalaman buruk sehingga membuat orang lebih berhati-hati
• Peluang: membuat model bisnis baru?

Infrastruktur Telekomunikasi

• Infrastruktur Telekomunikasi di Indonesia masih terbatas dan harganya masih relatif lebih mahal
• Padahal e-commerce bergantung kepada infrastruktur telekomunikasi
• Peluang: deregulasi, muncul bisnis baru

Delivery Channel

• Pengiriman barang masih ditakutkan hilang di jalan. Masih banyak “tikus”
• Ketepatan waktu dalam pengiriman barang
• Jangkauan daerah pengiriman barang
• Peluang : pengiriman barang yang terpercaya

Kultur & Kepercayaan

• Orang Indonesia belum (tidak?) terbiasa berbelanja dengan menggunakan catalog
• Masih harus secara fisik melihat / memegang barang yang dijual
• Perlu mencari barang-barang yang tidak perlu dilihat secara fisik.

Misal : buku, kaset, …

Kultur & Kepercayaan [2]

• Kepercayaan antara penjual & pembeli masih tipis
• Kepercayaan kepada pembayaran elektronik masih kurang. Penggunaan kartu kredit masih terhambat
• Peluang: model bisnis yang sesuai dengan kultur orang Indonesia, membuat sistem pembayaran baru, pembayaran melalui pulsa handphone

Security

• Masalah keamanan membuat orang takut untuk melakukan transaksi
• Persepsi merupakan masalah utama
• Ketidak mengertian (lack of awareness) merupakan masalah selanjutnya
• Merupakan topik tersendiri …

Munculnya Kejahatan Baru

• Penggunaan kartu kredit curian / palsu
• Penipuan melalui SMS, kuis
• Kurangnya perlindungan kepada konsumen
• Hukum? Awareness?
• Kurangnya kesadaran (awareness) akan masalah keamanan

Ketidakjelasan Hukum

• Masih belum tuntas status dari
• Digital signature
• Uang digital / cybermoney
• Status hukum dari paper-less transaction
• [de]Regulasi

Efek terhadap kehidupan

• Kemajuan teknologi komputer dan komunikasi seharusnya meningkatkan tingkat kualitas hidup kita. Kenyataannya…
• Bekerja lebih panjang
• Pekerjaan dibawa pulang: no life, single terus
• Melebarnya jurang si kaya dan si miskin
• Siapkah kita menghadapi tantangan yang tidak dapat kita hindari?

Lain-lain

• Ketidaksiapan institusi finansial
• Tidak adanya insentif dari Pemerintah
• Masih kurangnya entrepreneur di Indonesia

 PENERAPAN E-COMMERCE 

Penggunaan e-commerce di Indonesia masih sangat terbatas. Berdasarkan survey awal masih relatif sedikit perusahaan yang menggunakan e-commerce sebagai sarana untuk kepentingan bisnis. Oleh karena itu dalam penelitian ini akan dikaji tentang motif serta manfaat yang dirasakan oleh perusahaan yang telah menerapkan penggunaan e-commerce dalam kepentingan bisnis. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang motif perusahaan dalam menggunakan e-commerce. Temuan ini sangat penting terutama dalam upaya memberikan informasi yang lebih jelas tentang dasar pertimbangan dalam menggunakan e-commerce dan memanfaatkannya sebagai sarana keunggulan bersaing.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa perusahaan sebagai obyek penelitian, yang merupakan perusahaan yang sudah menggunakan layanan e-commerce yang targetnya langsung kepada konsumen dimana perusahaan yang peneliti teliti tersebar di kota kota besar di Indonesia. Adapun sampel dari penelitian ini adalah sebanyak 27 perusahaan yang bergerak dibidang Jasa dan Dagang dengan kisaran tingkat omzet perusahaan perbulan adalah sebesar 10 juta sampai dengan 100 juta.

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut : Berdasarkan analisis deskriptif faktor motif dapat disimpulkan bahwa faktor yang melandasi perusahaan terdorong menggunakan e-commerce terdiri dari enam faktor yaitu yang menjadi harapan tertinggi bagi para perusahaan ketika ingin menerapkan e-commerce : Mengakses Pasar global sebesar 56%, Mempromosikan produk sebesar 63%, Membangun Merk sebesar 56%, Mendekatkan dengan pelanggan sebesar 74%, Membantu komunikasi lebih cepat dengan pelanggan sebesar 63% dan Memuaskan pelanggan sebesar 56%. Dan berdasarkan analisis yang kedua yaitu analisis deskritpif faktor manfaat yang diperoleh perusahaan dengan adanya penerapan e-commerce terdiri dari dua faktor yaitu yang menjadi manfaat terbesar perusahaan setelah menerapkan e-commerce yaitu Kepuasan konsumen sebesar 74% dan Keunggulan bersaing sebesar 81%.

PENGENALAN E-BUSINNES

Begitu banyak definisi tentang e-business yang terdapat dalam literatur dan internet. Berikut ini
adalah beberapa di antaranya:
a. E-business adalah praktek pelaksanaan dan pengelolaan proses bisnis utama seperti
perancangan produk, pengelolaan pasokan bahan baku, manufaktur, penjualan, pemenuhan
pesanan, dan penyediaan servis melalui penggunaan teknologi komunikasi, komputer, dan
data yang telah terkomputerisasi. (Steven Alter. Information System: Foundation of E-Business. Prentice
Hall. 2002)
b. E-business meliputi semua hal yang harus dilakukan menggunakan teknologi informasi dan
komunikasi (ICT) untuk melakukan kegiatan bisnis antar organisasi maupun dari organisasi
ke konsumen. (Sid L. Huff, dkk. 2000. Cases in Electronic Commerce. McGraw-Hill)
c. Penggunaan internet dan teknologi digital lainnya untuk komunikasi, koordinasi, dan
manajemen organisasi. (Kenneth C. Laudon dan Jane P. Laudon. 2001. Esssentials of Management
Information Systems: Organization and Technology in Networked Enterprise. Prentice Hall)
d. E-business adalah mengenai penggunaan teknologi internet untuk melakukan transformasi
proses bisnis yang dilakukan. Bentuk e-business yang paling mudah terlihat adalah
pembelian barang secara online baik retail maupun grosir. (Samantha Shurety.1999. E-business
with Net.Commerce. Prentice Hall)
e. Definisi e-business menurut IBM adalah sebuah pendekatan yang aman, fleksibel, dan
terintegrasi untuk memberikan nilai bisnis yang berbeda dengan mengkombinasikan sistem
dan proses yang menjalankan operasi bisnis utama dengan pemanfaatan teknologi internet.
(Christoper Stoole. 2000. E-business – Just What is It? http://ebusiness.about.com/industry)
f. Menghubungkan sistem teknologi informasi tradisional dengan internet akan menjadi
sebuah e-business. (Daniel Amor. 2000. The E-business Revolution. Prentice Hall)
g. E-business adalah mengelola bisnis di internet yang terkait dengan pembelian, penjualan,
pelayanan terhadap konsumen, dan kolaborasi antar rekan bisnis. Istilah e-business pertama
kali digunakan salah satunya oleh IBM pada tahun 1997. (SearchCIO.com)
h. Perusahaan di internet; Penggunaan internet untuk pengelolaan bisnis misalnya untuk
menghubungkan dengan konsumen, supplier, pekerja, dan rekan bisnis.; Perusahaan yang
menggunakan teknologi internet. (MSN Encarta)
i. Definisi e-business secara sederhana adalah penggunaan internet untuk berhubungan
dengan konsumen, rekan bisnis, dan supplier. Penggunaan internet menyebabkan proses
bisnis menjadi lebih efisien. Dalam penggunaan e-business, perusahaan perlu untuk
membuka data pada sistem informasi mereka agar perusahaan dapat berbagi informasi
dengan konsumen, rekan bisnis, dan supplier dan dapat bertransaksi secara elektronik
dengan mereka memanfaatkan internet.Beda e-business dengan e-commerce adalah ecommerce
hanya berupa transaksi secara elektronik di internet sedangkan e-business
termasuk juga pertukaran informasi secara online misalnya sebuah perusahaan manufaktur
membagi informasi persediaan bahan baku ke supplier, sebuah lembaga keuangan membagi
informasi tentang perbankan, credit card, dll dengan konsumen mereka, dan sebagainya.
(Executive Guides: Business To Customer www.netessence.com.cy)
j. E-bisnis adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan bisnis yang dijalankan pada
internet, atau penggunaaan teknologi internet untuk meningkatkan produktivitas dan
keutungan dari suatu bisnis. (http://www.wisegeek.com/what-is-ebusiness.htm)

MERANCANG STRATEGI SISTEM E-BUSINESS

Perusahaan e-Business perlu merancang sebuah strategi yang akan diimplementasikan dalam bentuk sistem informasi e-Business. Stategi itu tidak hanya berupa strategi bisinis melainkan juga melibatkan strategi teknologi informasi karena sistem e-Business dibangun dengan tumpuan teknologi tersebut.

Strategi perlu disusun dengan cermat untuk menjawab tantangan bisnis seperti kompetitor pada satu jenjang atau kompetitor kecil lainnya, produk-produk substitusi dan tuntutan konsumen.

Strategi juga berfungsi untuk mengelola sumber daya yang terbatas jumlahnya guna memperoleh laba. Sistem informasi e-Business yang dibangun harus terdefinisi dengan jelas dan terinci tentang model bisnis yang akan diterapkan, alur pergerakan informasi, jenis dan model informasi yang dibutuhkan serta menentukan hak akses informasi. Strategi meliputi penentuan perangkat keras dan perangkat lunak baik sistem dan aplikasinya.

Strategi Pengembangan e-Business

- Penyusunan Rencana Pengembangan

- Pembangunan secara bertahap/dinamis

- Perlu menetapkan prioritas implementasi

- Pemilihan Teknologi yang tepat

- Penyiapan Sumber Daya

- Gunakan jasa Web-Hosting

- Pengembangan diserahkan pihak ketiga

- Kerjasama dengan Institusi Penyedia jasa Internet

SMS GRATIS

Labels

• Tips (46)
• Hikmah (27)
• Motivasi (10)
• Musik (10)
• Puisi (5)
• Kontes SEO (4)
• Materi Kuliah (3)
• SMS LUCU (2)
• SMS MOTIVASI (2)

Blog Archive

Blog Archive Maret (5) Februari (9) Januari (5) Desember (7) November (51) Oktober (17)

ISU SOSIAL DAN MASALAH KOMPUTER DALAM PEMERINTAHAN

Masalah muncul sisial bahasa Dari transformasi sisial Dan kontradiksi. Masalah sosial menimbulkan kendala bagi upliftment masyarakat dan kemajuan ekonominya. Masalah sisial menimbulkan kendala upliftment * Bagi Masyarakat Dan kemajuan ekonominya. Melalui upaya yang dilakukan di tingkat mikro oleh organisasi sukarela, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), usaha pribadi dan upaya yang dilakukan di tingkat makro oleh pemerintah, masalah sosial seperti kekejaman terhadap perempuan dalam bentuk sati, mahar dll masalah pengangguran dan kemiskinan, masalah kasta dan komunalisme dll dapat diatasi. Canada produksi upaya Yang dilakukan di tingkat mikro Dibuat Organisasi Sukarela, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), sales Pribadi Dan upaya Yang dilakukan di tingkat makro Oleh pemerintah, masalah sisial saling melengkapi kekejaman terhadap Perempuan dalam bentuk sati, Mahar dll masalah pengangguran Dan kemiskinan, masalah Kasta Dan komunalisme dll dapat diatasi. Ditetapkan secara lebih rinci, masalah sosial adalah: Ditetapkan secara lebih rinci, masalah sisial adalah:

1. 1. Sebuah kondisi, nyata maupun tidak. Sebuah kondisi, Nyata maupun MEDIA NUSANTARA.

2. 2. Dinilai tidak diinginkan oleh sebagian besar anggota komunitas. Dinilai MEDIA NUSANTARA diinginkan Oleh sebagian Besar anggota Komunitas.

3. 3. Dianggap mampu perbaikan melalui aksi masyarakat. Dianggap Mampu perbaikan Canada produksi Aksi Masyarakat.

4. 4. Tentang yang ada kontroversi besar atas apa yang norma-norma baru yang akan diadopsi. Tentang Yang ADA kontroversi Besar Atas APA Yang norma-norma Baru Yang Akan diadopsi.

KONSEP DAN MISI DARI E-GOVERMENT DAN APLIKASINYA

Alpha

Revolusi Teknologi KOMUNIKASI Dan Teknologi Informasi telah melahirkan teknologi tinggi KOMUNIKASI Dan Informasi atau dikenal Mencari Google Artikel singkatan ICT. Keuntungan Yang ditawarkan ICT sudah BANYAK dipraktekkan dalam Administrasi Pembangunan Dan pelayanan pemerintahan. Salah Satu Cara Yang ditempuh dalam Aplikasi ICT dalam mekanisme birokrasi pemerintahan adalah penerapan Canada produksi elektronik Pemerintah (e-Government). Di Indonesia telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government. Mencari Google Artikel diberlakukannya Inpres tersebut Maka semakin BANYAK Daerah Yang mempunyai kekuatan Dan Payung hukum tersebut untuk berkiprah dalam Checklists Memverifikasi Daftar nama e-Government.
Perkembangan Teknologi Informasi Dan KOMUNIKASI secara Umum dianggap dapat membantu mempermudah Dan KOMUNIKASI, Baik dalam suatu Kelompok, Organisasi maupun individu. Terlepas positif atau negatif bahasa Dari Yang Akan Menyelidiki dicapai, keberadaan Information Communication Technology (ICT) 'memudahkan' dianggap lebih mereka, para pengguna, dalam mencapai Menyelidiki Yang diinginkan. Namun pemanfaatan ICT Yang teramati di Indonesia, ternyata BANYAK KASUS Yang mengalami kegagalan. Dalam artian bahwa Menyelidiki Dan fungsi e-Government hanyalah sebatas sebagai penyedia program AKSES Informasi kepada Publik sedangkan fungsi Dan hakekatnya terabaikan. Disamping ITU Timbul fenomena "band-wagon", dimana pemanfaatan Inovasi Teknologi Informasi Canada produksi e-Government hanyalah untuk mengikuti trend Daerah Lain.
Penelitian Suami dimaksudkan untuk menggambarkan KESESUAIAN penerapan konsep e-government; ketidaksesuaian konsep dalam mewujudkan suksesnya KOMUNIKASI Organisasi pemerintahan; Dan persoalan-persoalan Yang Akan dihadapi berdasarkan Aspek therapy terapi KOMUNIKASI Organisasi sebagai salat Satu faktor Yang menentukan dalam melahirkan Informasi. Pembangunan e-Government di Kota Cimahi Mencari Google Artikel Baru pengambilan studi menjabarkan KASUS PADA Kantor Kepegawaian Daerah dijadikan sebagai objek penelitian. Metoda Yang dilakukan dalam penelitian adalah metoda deskriptif Suami Yang sewa yang pajaknya kualitatif.
Berdasarkan Hasil analisis diperoleh bahwa menipis penerapan e-Government di Kota Cimahi Masih sewa yang pajaknya mempublikasikan Dan perencanaannya sewa yang pajaknya bawah ke atas. Sedangkan mengenai konsep e-Government Masih ITU sendiri menunjukkan adanya kesenjangan Mencari Google Artikel fungsi hakiki bahasa Dari konsep e-Government. Walaupun secara kelembagaan Belum Siap, tetapi bahasa Dari filtration penyaringan SDM menunjukkan kecenderungan kesiapan untuk berpartisipasi. Namun Realitas Pola Dan Jaringan KOMUNIKASI Yang ADA, Masih Belum dapat memberikan Ruang * Bagi pengembangan e-Government.
Deskripsi Alternatif:
Revolusi di bidang Teknologi informasi dan komunikasi telah menghasilkan informasi dan komunikasi teknologi tinggi yang dikenal sebagai ICT. Penerapan ICT sudah banyak dipraktekkan dalam administrasi pembangunan dan pelayanan pemerintah. Pelaksanaan pemerintahan elektronik (e-Government) dalam proses pemerintahan birokrasi adalah salah satu contoh aplikasi ICT. Di Indonesia, Instruksi Presiden No 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government telah dirilis. Dengan memberlakukan undang-undang ini, pemerintah daerah memiliki lebih kekuatan hukum dalam menerapkan e-government.
Secara umum, kemajuan ICT dapat membantu dan membuat komunikasi di masyarakat, organisasi, dan lebih mudah banyak individu. Meskipun tujuannya positif atau negatif, ICT dianggap membuat penggunanya jauh lebih sederhana dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam banyak kasus implementasi e-Government dengan menggunakan TIK di Indonesia telah gagal. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan dan fungsi e-Government hanyalah sebatas sebagai penyedia akses informasi kepada publik sedangkan fungsi dan hakekatnya terabaikan. Selanjutnya, "band wagon" fenomena telah datang, dimana pemanfaatan inovasi teknologi informasi melalui e-Government di beberapa pemerintah daerah hanyalah kecenderungan untuk mengikuti orang lain.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan kesesuaian penerapan konsep e-government; perbedaan konsep dalam mewujudkan suksesnya komunikasi organisasi pemerintahan; dan masalah yang akan dihadapi berdasarkan aspek perilaku komunikasi organisasi sebagai faktor penting dalam menghasilkan informasi. Subjek dari studi kasus adalah, Pengembangan e-government di Kota Cimahi di Kantor Pelayanan Sipil Daerah, dan metode deskriptif dan kualitatif yang digunakan.
Berdasarkan analisis, dapat disimpulkan bahwa implementasi e-Government di Kota Cimahi masih bersifat publish dan perencanaannya bersifat bottom up. Ada kesenjangan antara fungsi penting dari e-government dan implementasi itu sendiri. Meskipun Kota Cimahi belum siap secara kelembagaan, tetapi sumber daya manusia indikator menunjukkan kesiapannya untuk berpartisipasi. Pola komunikasi terbaru yang tersedia dan jaringan tidak cukup memberikan dukungan untuk pengembangan e-Government di Kota Cimahi.
Implementasi Dan pengembangan e-Government Pemerintahan Daerah PADA:
Pembangunan suatu Daerah MEDIA NUSANTARA Akan BERHASIL Baik Tanpa dukungan Serta Partisipasi Aktif masyarakatnya, terlebih di era otonomi Daerah Tenggaraharja Komisaris Suami diperlukan Strategi Yang tepat untuk menjawab tantangan globalisasi Dan persaingan Bebas.E-Government sebagai suatu konsep Yang dapat menjembatani hubungan ANTARA pemerintahan Mencari Google Artikel masyarakatnya, Mencari Google Artikel Baru pelaku Bisnis, industri atau Sesama pemerintahan.Adapun definisi bahasa Dari e-Government ITU sendiri dapat beragam dikarenakan skenario implementasinya dapat berbeda PADA terkait masih berlangsung Negara. Namun demikian e-Government sebagai suatu konsep memiliki jawab Page-jawab Page Tertimbang Yang universal. Inti bahasa Dari pengertian e-government dapat diartikan sebagai suatu penggunaan Teknologi Informasi sebagai Sarana Informasi Dan KOMUNIKASI * Bagi hubungan ANTARA Warga Masyarakat Dan pemerintahannya.

Aplikasi  e-government

1. Pelayanan KTP Online

Saat ini hampir semua pemerintahan daerah di Indonesia sudah mempunyai website, dengan isi informasi umum seperti struktur organisasi, visi dan misi, alamat pejabat-pejabat, informasi pariwisata, pendidikan dan sebgaianya.  Pemrosesan Pembuatan KTP secara  online via Internet ini dipandang perlu dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Diharapkan aplikasi ini dapat bermanfaat untuk meningkatkan efisiensi waktu, mengatasi prosedur manual yang tidak praktis, dan sebagainya.

            Pelayanan KTP Online adalah sebuah aplikasi untuk pembuatan Kartu Tanda Penduduk secara online baik bagi yang akan membuat KTP baru maupun yang akan melakukan perpanjangan. Dengan Aplikasi ini pemohon KTP dapat melakukan peromohonanya secra langsung, dengan mengklik menu yang tersedia pada website.

            Aplikasi Pelayanan KTP online ini mempunyai beberapa tugas sebagai berikut:

·         Menyimpan biodata Penduduk

·         Menyimpan data Kecamatan

·         Menyimpan data permohonan

·         Menyimpan data masa berlaku

2. Pelayanan Izin Gangguan(HO) Online

Aplikasi pelayanan masyarakat ini untuk pengurusan izin gangguan bagi yang akan menjalankan sebuah usaha ataupun untuk perpanjangan bagi usaha yang sudah memiliki izin usaha yang telah habis masa berlakunya. Pada Aplikasi ini masyarakat yang akan memohon izin gangguan (HO) tinggal memilih layanan yang diinginkan, izin gangguan untuk usaha  baru atau perepanjangan izin gangguan lama.

Dengan Aplikasi ini setiap pemohon dapata mengajukan permohonan dan mengisi formulir permohonan kapanpun dan dimana pun, selagi masih terhubung dengan internet. Dengan begitu, pemohon tidak perlu mewakilkan ke orang lain untuk pengurusan izin ini

Metodologi Penulisan

Metodologi Penulisan yang dipakai penulis adalah:

1. Menggunakan literatur yang berhubungan dengan konsep dan perancangan e-government.
2. Mengadakan dialog dengan pihak yang berhubungan dengan penerapan   e-government untuk mendapatkan strategi-strategi yang sesuai dalam…..
3. Membuat Aplikasi e-government dengan software PHP danm MySQL

 

PEMANFAATAN UTAMA KOMPUTER DALAM E-GOVERMENT

Pemerintahan berbasis elektronik atau dikenal dengan e-Government menjadi populer seiring perkembangan dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Menurut Richardus E. Indrajit, pada intinya e-Government adalah penggunaan ICT untuk meningkatkan hubungan antara pemerintah dengan pihak-pihak lain (Indrajit,2002:3-4). The World Bank Group memberikan pendefinisian tentang e-Government sebagai berikut :

e-Government berhubungan dengan penggunaan teknologi informasi (seperti wide area network, internet dan mobile computing) oleh organisasi pemerintahan yang mempunyai kemampuan membentuk hubungan dengan warga negara, bisnis dan organisasi lain dalam pemerintahan (Indrajit,2002:3).

Definisi lain e-Government diberikan oleh Zweers dan Planque, seperti yang dikutip oleh Richardus E. Indrajit yaitu :

Berhubungan dengan penyediaan informasi, layanan atau produk yang disiapkan secara elektronis, dengan dan oleh pemerintah, tidak terbatas tempat dan waktu, menawarkan nilai lebih untuk partisipasi pada semua kalangan (Indrajit,2002:3).

Di sisi lain, UNDP (United Nation Development Programme) seperti yang dikutip Richardus E. Indrajit dalam bukunya yang berjudul Electronics Government : strategi pembangunan dan pengembangan sistem pelayanan publik berbasis teknologi digital  mengatakan bahwa : e-Government is the application of information and communicat-ion technology (ICT) by government agencies (Indrajit,2004:2).

Sementara itu, Douglas Holmes menyebutkan definisi dari e-Government yaitu, electronic government, or e-overnment, is the use of information technology, in particular the internet, to deliver public services in a much more convenient, customer-oriented, cost-effective, and altogether different and better way (Holmes,2001:2).

Berdasarkan beberapa pendefinisian diatas dapat dilihat bahwa e-Government identik dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa e-Government adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan oleh lembaga pemerintah untuk meningkatkan kinerja dan hubungan antar pemerintah dengan pihak-pihak lain. Dalam hal ini lembaga pemerintahan yang dimaksud adalah lembaga pemerintahan daerah. Menurut Hanif Nurcholis, lembaga pemerintahan daerah adalah sistem aturan atau proses yang terstruktur, yang digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan (Nurcholis,2005:117). Jadi penggunaan teknologi informasi dan komunikasi adalah pada sistem aturan atau proses yang terstruktur, yang digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan.

e-Government ditandai dengan adanya penggunaan jaringan komunikasi dengan tingkat konektivitas tertentu yang mampu menghubungkan antara satu pihak dengan pihak lain, misalnya pemerintah dengan masyarakat, pemerintah dengan kalangan bisnis, pemerintah dengan pemerintah, dan pemerintah dengan pegawai. Hal ini juga mampu meningkat perfoma kinerja pemerintah dan memperbaiki proses administratif. Media jaringan (network) yang sering digunakan dalam penerapan e-Government secara umum terbagi dalam dua bentuk yaitu : intranet (local area network) dan internet (wide area network).

2.2       Komponen-komponen e-Government

Pembangunan dan pengembangan e-Government dibentuk oleh beberapa komponen. Secara garis besar terdapat dua komponen dalam pembangunan dan pengembangan e-Government, seperti dikatakan oleh M Khoirul Anwar sebagai berikut :

Komponen utama e-Government ini adalah : 1) Jaringan komputer dan internet, 2) pengembangan piranti lunak, 3) sumber daya untuk mengelola dan memelihara sistem e-Government yang sedang dan telah di bangun. Sedangkan komponen dasar pengembangan e-Government antara lain : 1) Pengembangan pelayanan publik, 2) memperkaya informasi melalui website informasi, 3) pengembangan media komunikasi dan akses masyarakat, 4) manajemen pengetahuan, dan 5) implementasi perdagangan elektronik (Anwar,2004:127).

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dilihat ada dua komponen yang berperan dalam pembangunan dan pengembangan e-Government. Komponen-komponen tersebut adalah : 1) Komponen utama e-government, dan 2) Komponen dasar pengembangan e-Government. Komponen utama ini mutlak dimiliki dalam suatu proyek e-Government dikarenakan karakteristik dari e-Government ditandai dengan adanya keterhubungan (konektivitas) antara unit dengan unit yang lainnya. Sedangkan komponen dasar pengembangan e-Government bersifat lebih spesifik, artinya mengikuti kebutuhan dalam suatu proyek e-Government. Tetapi lebih baik dimiliki karena akan mempengaruhi juga keberhasilan suatu proyek e-Government. Hal ini disebabkan karena komponen-komponen tersebut akan diperlukan dalam berbagai tingkatan dari e-Government.

2.3       Manfaat dan Tujuan e-Government

Pemerintahan di berbagai daerah saat ini dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakatnya. Proses administratif yang panjang dan relatif lama harus segera diubah dengan mengupayakan suatu bentuk sistem pelayanan baru yang lebih cepat, murah, dan mudah. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam hal ini dapat dijadikan suatu solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakatnya. Melalui manfaat-manfaat dari konsep e-Government maka dapat dilihat adanya perbaikan dalam proses administratif pelayanan pemerinah kepada masyarakat. Menurut Richardus E Indrajit, manfaat-manfaat ICT pada pelayanan publik yaitu :

·         Biaya administrasi rendah

·         Cepat dan lebih akurat dalam menerima respon, termasuk diluar jam kantor.

·         Akses ke semua departemen dan semua level dari lokasi manapun. ICT mendukung pembangunan secara lebih fleksibel, serta salah satu cara yang sangat baik bagi masyarakat mengakses layanan publik.

·         Pemerintah yang lebih capable: ICT memungkinkan organisasi pemerintah menjaring data dari feedback-feedback yang diinputkan. Organisasi pemerintah juga bisa membuat informasi untuk masyarakat yang mendukung pemikiran atau ide-ide baru dengan komunikasi secara online di antara para pembuat keputusan, masyarakat serta organisasi lainnya.

·         Membantu ekonomi lokal dan nasional dengan adanya G2B (government to bussiness) (Indrajit,2002:8).

Disisi lain Al Gore dan Tony Blair memberikan gambaran yang jelas dan terperinci tentang manfaat yang diperoleh dengan menerapkan konsep e-Government bagi suatu negara, seperti dikutip Richardus E Indrajit, antara lain :

·         Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada stakeholder-nya (masyarakat, kalangan bisnis, dan industri). Terutama dalam hal kinerja efektivitas dan efisiensi di berbagai bidang kehidupan bernegara;

·         Meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah dalam rangka penerapan konsep Good Corporate Governance;

·         Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi, dan interaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun stakeholder-nya untuk keperluan aktivitas sehari-hari;

·         Memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak yang berkepentingan; dan

·         Menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara cepat dan tepat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi sejalan dengan berbagai perubahan global dan trend yang ada; serta

·         Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra pemerintah dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik secara merata dan demokratis (Indrajit,2004:5).

Berdasarkan beberapa pemaparan tentang manfaat yang diperoleh dari konsep e-Government di atas, secara umum manfaat-manfaat tersebut dapat dikelompokkan ke dalam dua bagian yaitu :

1.            Internal

Manfaat ini merupakan keuntungan-keuntungan yang diperoleh oleh badan/lembaga yang menerapkan konsep e-Government. Seperti :

·         Meningkatnya hubungan atau jaringan komunikasi dengan pihak dan/atau departemen lain,

·         Meningkatnya efektivitas dan efisien penyelenggaraan pelayanan,

·         Penyediaan dan pemberian pelayanan dan/atau informasi yang lebih mudah, cepat, dan murah,

·         Meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaran pemerintahan.

·         Memberikan sumber pendapatan baru bagi pemerintah.  

2.            Eksternal

Manfaat ini merupakan keuntungan-keuntungan yang diperoleh oleh pihak-pihak lain (masyarakat, kalangan bisnis, dan swasta) dari penerapan konsep e-Government yang dilakukan pemerintah. Seperti :

·         Masyarakat dapat memperoleh pelayanan dengan biaya administarasi yang rendah, cepat, dan mudah.

·         Tersedianya informasi-informasi tentang kebijakan, potensi wilayah, dan lain sebagainya yang bisa diakses setiap saat.

·         Masyarakat dapat berpartisipasi melalui polling-polling yang diadakan pemerintah.

Manfaat-manfaat yang didapat diperoleh dari konsep e-Government tersebut sangat membantu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanannya. Sehingga, pemanfaatan dan eksplorasi teknologi informasi dan komunikasi tidak bisa ditunda lagi. Ditengah arus globalisasi dan kemajuan teknologi saat ini, semakin menuntut pemerintah untuk dapat secepatnya beradaptasi dan menerapkan inisiatif-inisiatif konsep e-Government jika tidak ingin tertinggal dengan negara-negara lain dan tersingkir dari persaingan dunia.

Disamping manfaat-manfaat yang dapat diperoleh, konsep e-Government memiliki sejumlah tujuan tertentu yang ingin dicapainya. Menurut M Khoirul Anwar, adapun tujuan dari e-Government adalah :

·         Terciptanya hubungan secara elektronik antara pemerintah dengan masyarakatnya sehingga dapat mengakses berbagai informasi dan layanan dari pemerintah.

·         Melaksanakan perbaikan dan peningkatan pelayanan masyarakat ke arah yang lebih baik dari apa yang telah berjalan saat ini.

·         Menunjang Good Governance dan keterbukaan.

·         Meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) (Anwar,2004:126).

2.4       Internet

Wing Wahyu Winarno memberikan pendefinisian tentang konsep e-Government yang lebih ditekankan pada aspek pelayanan pemerintah, yaitu :

e-Government adalah layanan yang diberikan oleh pemerintah kepada publik melalui jalur elektronik. Jalur elektronik yang digunakan dalam e-Government juga sama dengan yang digunakan dalam e-commerce, yaitu telepon, ATM, komputer, dan jaringan lain yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi (Winarno,2004:16.14).

Richardus E. Indrajit berpendapat bahwa dalam perkembangan ICT kunci inovasinya terdapat pada computer-network – dari intranet ke internet (Indrajit,2002:6). Jaringan-jaringan teknologi yang dapat digunakan untuk membangun suatu konsep e-Government begitu beragam, salah satunya adalah jaringan internet. Seperti dikatakan Abdul Kadir, bahwa : Internet merupakan contoh jaringan terbesar yang menghubungkan jutaan komputer yang tersebar di seluruh penjuru dunia dan tak terikat pada satu organisasipun. Siapa saja dapat bergabung pada internet (Kadir,2003:370). Disamping itu, Abdul Kadir mengatakan juga bahwa :

Sistem pengaksesan informasi dalam internet yang paling terkenal adalah World Wide Web (WWW) atau biasa dikenal dengan istilah Web. Tujuan awalnya adalah untuk menciptakan media yang mudah untuk berbagai informasi di antara pada fisikawan dan ilmuwan (Kadir, 2003:375).

Berdasarkan hal tersebut, maka e-Governemnt dapat diterapkan dengan menggunakan media jaringan internet. Penerapan e-Government secara internet dapat dilihat misalnya melalui pengadaan situs web Pemerintah. Menurut Richardus E Indrajit, dikatakan bahwa :

Pada intinya website merupakan sebuah alat komunikasi. Website bukan merupakan sebuah medium broadcast seperti halnya televisi dan radio, namun lebih merupakan sebagai suatu medium service atau pelayanan. Berbeda dengan sebuah medium broadcast  yang bekerja berdasarkan asas “satu pesan untuk seluruh kalangan”, medium service sebuah website harus dapat melayani sejumlah kebutuhan spesifik dari beragam kalangan (Indrajit,2005:53).

Jadi fokus perhatian dalam penerapan e-Government melalui penyelenggaraan website dengan media internet adalah untuk memberikan sejumlah layanan terhadap beragam kebutuhan-kebutuhan spesifik dari sekian banyak kalangan yang berbeda-beda. Penerapan e-Government dalam hal ini tidak terlepas dengan fungsi pelayanan yang dimiliki pemerintah. Seperti dikatakan Hanif Nurcholis bahwa fungsi dan tugas utama pemerintah secara umum, yaitu memberi pelayanan kepada masyarakat (Nurcholis,2005:175). Pelayanan tersebut pada umumnya dapat diberikan kepada perorangan atau kelompok. Pelayanan dalam konsep e-government memiliki bentuk yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat/kelas dalam e-government. Hal inilah yang membedakan antara website dengan medium broadcast lainnya yang juga memanfatkan technologi informasi dan komunikasi untuk memperbaiki dan meningkatkan pelayanannya kepada publik. Website lebih menitikberatkan pelayanan kepada beragam kalangan dengan kebutuhan yang lebih spesifik.

2.5       Level/Tingkatan  e-Government

Menurut US National Electronic Commerce Coordinating Council (NEC3) seperti dikutip oleh Douglas Holmes, memberikan rumusan level (tingkatan) dari  e-Government, antara lain :

1.    The First-Level portal provides information or services easly with relatively few mouse clicks. It is functionals, hiding organizational complexity and showing government as the citizen wants to see it.

2.    The second-level offers online transaction such as vehicle registration, business licensing, tax  filling, and bill payment.

3.    The third-level portal lets people jump from once service to the next without having to authenticate themselves again. This requires collaboration between departements and the sharing of services such as authentication, security, search, and navigation.

4.    The fourt-level portal draws out data needed for a transaction from all available government sources. This requires collaboration between organizations, as well data warehousing and middleware technology so that different database can interface with each other. The federal government of Canada is accomplishing this with what is calls a “federal architecture”comprising both shared departemental and government-wide components separate from the system that individual departemental their own needs. All departemental will be able to rely on the new architecture to share information and provide integrated ervices directly to Canadian citizens.

5.    The fifth-and highest- level portal adds value and allows people to interact with government on their own terms, providing aggregated and customized information and services in subject areas corresponding to citizens own particular circumstanse. Taking the vehicle registration scenario, rather than logging on to the motor vehicle agencyes website, the URL form with no body knows, citizens can go to the government portal and click a “my car” icon. This give then access to their vehicle registration as well as a listing of their traffic citations, insurance company ratings, recall notices on their car, and more. They could be reminded to renew their car registration and rewuest updates on traffic conditions via pager, cellphone, or e-mail. “a level-five portal will be a complex, growing organism, rich in data, transaction and multi media-it will almost replicate a society.” Say P.K.Agarwal, post chairman of the NEC3 and now CIO at the California Franchise Tax Board. ”It is hard to visualize because it will be nothing like today’s website.” (Holmes,2001:23-24).           

Pada implementasinya, Richardus E Indrajit mengatakan bahwa dapat dilihat sedemikian beragam tipe pelayanan yang ditawarkan oleh pemerintah kepada masyarakatnya melalui e-Government (Indrajit,2004:29). Oleh karena itu, lebih jauh beliau menjelaskan terdapat jenis-jenis proyek e-Government yang dapat dibagi menjadi tiga kelas utama, yaitu :

1.            Publish / Publikasi

Jenis pelayanan ini merupakan jenis pelayanan dengan komunikasi satu arah. Seperti dikatakan Richardus E Indrajit bahwa :

Di dalam kelas publish ini yang terjadi adalah komunikasi satu arah, dimana pemerintah mempublikasikan berbagai data dan informasi yang dimilikinya untuk dapat secara langsung dan bebas diakses oleh masyarakat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan melalui internet (Indrajit,2004:30).

2.            Interact / Interaksi

Jenis pelayanan pada tingkat interaksi memungkinkan terjadinya komunikasi dua arah antara pemerintah dengan pihak lain. Menurut Richardus E Indrajit ada dua cara yang dapat digunakan untuk  melakukan pelayanan interaksi ini, yaitu :

Yang petama adalah bentuk portal dimana situs terkait memberikan fasilitas searching bagi mereka yang ingin mencari data atau informasi secara spesifik. Yang kedua adalah pemerintah menyediakan kanal dimana masyarakat dapat melakukan diskusi dengan unit-unit tertentu yang berkepentingan, baik secara langsung (seperti chatting, tele-conference, web-TV, dan lain sebagainya) maupun tidak langsung (melalui e-mail, frequent ask queation, newsletter, mailing list, dan lain sebagainya) (Indrajit,2004:31).

3.            Transact / Transaksi

Jenis pelayanan ini selain memungkin terjadinya komuniskasi dua arah antara pemerintah dengan pihak lain, dapat juga dilakukan transaksi. Seperti dikatakan Richardus E Indrajit bahwa :

Yang terjadi pada kelas ini adalah interaksi dua arah seperti pada kelas interact, hanya saja terjadi sebuah transaksi yang berhubungan dengan perpindahan uang dari satu pihak lainnya (tidak gratis, masyarakat harus membayar kasa pelayanan yang diberikan oleh pemerintah atau mitra kerjanya) (Indrajit,2004:32).

Berdasarkan uraian di atas maka terdapat tiga hal utama yang menjadi ukuran tingkat penerapan e-Government yang dilakukan melalui penyelenggaraan situs web Pemerintah Daerah. Ketiga hal tersebut meliputi : publish (publikasi), interact (interaksi), dan transact (transaksi). Ketiga hal tersebut memiliki kriteria yang berbeda-beda. Kriteria tiap-tiap kelas tersebut ditandai oleh bentuk komunikasi yang terjadi dalam kelas-kelas tersebut. Pada kelas publikasi bentuk komunikasi yang terjadi adalah komunikasi satu arah. Pada kelas interkasi terjadi bentuk komunikasi dua arah dan pada kelas transaksi yang terjadi bukan hanya bentuk komunikasi dua arah tetapi juga melibatkan perpindahan sejumlah dana dari satu pihak ke pihak lain.

Pada awal penerapan rata-rata berbagai organisasi baik organisasi swasta maupun pemerintah menerapkan konsep e-Government pada tingkatakan pertama yaitu publish. Pada level ini konsep e-Government diterapkan dalam bentuk sebatas penyampaian informasi-informasi yang dibutuhkan publik. Oleh karena itu, tingkatan ini menjadi bentuk penerapan e-Government yang termudah karena tidak memerlukan sejumlah sumber daya yang besar. Penyampaian berbagai informasi ini berkaitan dengan fungsi pelayanan pemerintah dalam hal menyediakan data dan informasi yang akurat kepada masyarakat. Melalui e-government maka penyamapaian data dan informasi tersebut dapat dilakukan dengan cepat sehingga mampu meningkatkan kinerja pemerintah khususnya dalam penyampaian data dan informasi. 

Tingkatan selanjutnya adalah tingkat interaksi (interact), dimana dalam level ini dapat terjadi sebuah komunikasi. Komunikasi ini dapat terwujud dalam dua bentuk yaitu, komunikasi secara langsung dan tidak langsung. Pada level ini tampak bahwa e-government berpotensi meningkatkan peluang kepada masyarakat untuk dapat berpartisipasi dengan pemerintah secara cepat dan bebas. Misalnya melalui fasilitas polling dan/atau ruang diskusi dalam situs web pemerintah.

Tingkat terakhir dan yang paling tinggi serta membutuhkan sejumlah sumber daya yang banyak serta pengamanan yang lebih, yaitu tingkat transaksi (transact). Dalam level ini penerpaan e-Governement (melalui web pemerintah) tidak hanya berfungsi sebagai media penyampai informasi dan interaksi saja, namun lebih jauh lagi dalam tingkatan ini dapat terjadi suatu proses transaksi yang melibatkan pertukaran barang (uang) antara satu pihak dengan pihak lain. Fasilitas ini pada umumnya tidak gratis, masyarakat (publik) harus membayar untuk mendapatkan pelayanan ini. Misalnya, masyarakat dapat membuat KTP (Kartu Tanda Penduduk) baik membuat baru ataupun memperjanjang melalui media internet (web pemerintah) dan mengirim data-data dan biaya yang diperlukan sesuai dengan petunjuk yang tertulis. Dengan demikian maka masyarakat tidak perlu lagi melakukan antrian yang panjang untuk mendapatkan pelayanan tersebut.

Proses birokrasi administrasi yang dikatakan berbelit-belit dan memerlukan waktu yang lama tidak lagi menjadi keluhan yang selama ini kerap terdengar dari berbagai kalangan masyarakat. Melalui penerapan konsep e-Government tingkat transaksi ini, sistem pelayanan konvensional digantikan dengan sistem pelayanan secara online dimana masyarakat dapat mengakses dan melakukan transaksi suatu pelayanan dalam waktu 24 jam sehari dan tujuh hari seminggu, kapanpun dan dimanapun. Tidak ada lagi sekat-sekat birokrasi dari satu meja ke meja berikutnya yang mengakibatkan lamanya waktu yang diperlukan untuk mendapatkan suatu pelayanan.  

2.6       Tipe Relasi  e-Government

Konsep e-Government seperti telah dikatakan sebelumnya adalah penggunaan ICT untuk meningkatkan hubungan pemerintah dengan pihak-pihak lain, hubungan ini dapat dilihat dari berbagai tipe relasi yang terdapat dalam konsep e-government. Menurut Richardus E Indrajit terdapat empat jenis klasifikasi yang menjadi tipe relasi dari e-Government, yaitu :

1.            Government to Citizen (G2C)

Tipe G-to-C ini merupakan aplikasi e-Government yang paling umum, yaitu dimana pemerintah membangun dan menerapkan berbagai portofolio teknologi informasi dengan tujuan utama untuk memperbaiki hubungan interaksi dengan masyarakat (rakyat).

Dengan kata lain, tujuann utama dari dibangunnya aplikasi e-Governement bertipe G-to-C adalah untuk mendekatkan pemerintah dengan rakyatnya melalui kanal-kanal akses yang beragam agar masyarakat dapat dengan mudah menjangkau pemerintahnya untuk pemenuhan berbagai kebutuhan pelayanan sehari-hari.

2.            Government to Business (G2B)

Salah satu tugas utama dari sebuah pemerintahan adalah membentuk sebuah lingkungan bisnis yang kondusif agar roda perekonomian sebuah negara dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dalam melakukan aktivitas sehari-harinya, entiti bisnis semacam perusahaan swasta membutuhkan banyak sekali data dan informasi yang dimiliki oleh pemerintah. Disamping itu, yang bersangkutan juga harus berinteraksi dengan berbagai lembaga kenegaraan karena berkaitan dengan hak dan kewajiban organisasinya sebagai sebiah entiti berorientasi profit. Diperlukannya relasi yang baik antara pemerintah dengan kalangan bisnis tidak saja bertujuan untuk memperlancar para praktisi bisnis dalam menjalankan roda perusahaannya, namun lebih jauh lagi banyak hal yang dapat menguntungkan pemerintah jika terjadi relasi interaksi yang baik dan efektif dengan industri swasta.

3.            Government to Governments (G2G)

Di era globalisasi ini terlihat jelas adanya kebutuhan bagi negara-negara untuk saling berkomunikasi secara lebih intens dari hari ke hari. Kebutuhan untuk berinteraksi antar satu pemerintah dengan pemerintah setiap harinya tidak hanya berkisar pada hal-hal yang berbau diplomasi semata, namun lebih jauhlagi untuk memperlancar kerjasama antar negara dan kerjasama antar entiti-entiti negara (masyarakat, industri, perusahaan, danlain-lain) dalam melakukan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi perdagangan, proses-proses politik, mekanisme hubungan sosial dan budaya, dan lain sebagainya.

4.            Government to employees (G2E)

Pada akhirnya aplikasi e-Government juga diperuntukkan untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan para pegawai negeri atau karyawan pemerintahan yang bekerja di sejumlah institusi sebagai pelayan masyarakat (Indrajit,2004:41-45).

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dilihat potensi yang begitu besar dari konsep e-Government dengan berbagai tipe relasi yang dimilikinya untuk memperbaiki kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang pada akhirnya bermuara pada perbaikan pelayanan pemerintah. Hal ini mengakibatkan konsep e-Government menjadi suatu konsep yang tidak mudahuntuk diterapkan dan memerlukan sejumlah kesiapan-kesiapan yang matang dalam penerapannya.

Hubungan-hubungan yang terjalin antar pemerintah dengan pihak-pihak lain seperti terdapat dalam tipe relasi e-Government tidak hanya akan memberikan keuntungan kepada stakeholder  (masyarakat, kalangan bisnis, karyawan, dan pihak swasta) namun lebih jauh dapat meningkatkan dan memperbaiki kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Seperti dikatakan Richardus E Indrajit bahwa :

Keberadannya tidak hanya semata untuk meningkatkan kinerja pelayanan pemerintah kepada masyarakatnya, namun lebih jauh lagi untuk meningkaktan kualitas dari penyelenggaran pemerintahan sebuah negara, yang pada akhirnya bermuara pada kemajuan negara itu sendiri (Indrajit,2004:45).

Keberadaan e-Government meliputi dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat. Hal ini ditunjukkan dari berbagai tipe relasi yang dimiliki oleh konsep e-Government, antara lain 1) Government to Citizen, 2) Government to Business, 3) government to Government, dan 4) Government to Employees.